Beda dengan Muhammadiyah, NU Tolak Terapkan KHGT dan Tetap Pertahankan Rukyatul Hilal

Pewarta: Arie I Editor: Ct’80 I Edisi: Kamis 27/02/2025

BERITA I NASIONAL

JAKARTA-Swaraproletar.com– Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan menolak penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang tengah menjadi perbincangan di kalangan umat Islam menjelang Ramadan. NU tetap berpegang pada metode rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah, berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah mengadopsi KHGT mulai 1 Muharram 1446 H.

Wakil Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), Kiai Salam, menegaskan bahwa NU tidak pernah tertarik pada konsep ittihadul mathali’ (penyatuan wilayah hukum). Menurutnya, rukyatul hilal tetap menjadi standar sah yang digunakan NU dalam penentuan awal bulan.

“Dari awal berdiri sampai sekarang, NU tidak pernah tertarik pada ittihadul mathali’. Kesatuan hukum rukyat tidak bisa disamakan secara global,” tegasnya dalam Webinar Falakiyah LF PBNU, Rabu (19/2/2025) dikutip dari laman resmi PBNU.

Menurut Kiai Salam, NU sudah menetapkan rukyat sebagai metode sah sejak 1954. Bahkan, NU menolak pengumuman awal bulan yang hanya mengandalkan hisab tanpa verifikasi rukyat.

“Penetapan awal bulan mendahului pengumuman resmi pemerintah hanya dengan hisab hukumnya tidak boleh. Yang sah adalah rukyatul hilal atau istikmal (penggenapan),” jelasnya.

Keputusan ini diperkuat dalam Muktamar ke-30 NU di Lirboyo tahun 1999, yang secara tegas melarang umat Islam Indonesia mengikuti rukyat hilal internasional dan mewajibkan penetapan awal bulan berdasarkan wilayah hukum nasional.

“Indonesia tidak berada dalam kesatuan hukum dengan negeri-negeri yang mengalami rukyat,” tandasnya.

Muhammadiyah Sudah Terapkan KHGT

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah sudah resmi menerapkan KHGT sejak 1 Muharram 1446 H. Organisasi ini menggunakan sistem Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yang memastikan satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

KHGT pertama kali dibahas dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015, lalu diperkuat dalam Muktamar ke-48 di Surakarta tahun 2022. Muhammadiyah menilai KHGT sebagai langkah besar dalam menyatukan penanggalan Islam secara global dan menghilangkan perbedaan dalam penentuan awal bulan yang selama ini sering terjadi.

“Harapannya, ijtihad ini menjadi salah satu sarana terwujudnya persatuan umat Islam dunia. Ketika sudah ada tanggal satu, maka bisa berlaku ke seluruh belahan bumi,” kata Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MTT PWM) DKI Jakarta Saiful Bahri beberapa waktu lalu.

Wacana KHGT sendiri muncul dalam pertemuan para ahli fiqih dan astronomi di Istanbul, Turki, pada 2016, yang bertujuan menyelaraskan sistem penanggalan Islam secara global.

Namun, NU menilai konsep ini tidak realistis karena belum ada otoritas tunggal yang bisa mengoordinasikannya.

“Pertanyaannya, siapa otoritas yang berhak menentukan KHGT ini? Negara mana yang akan mengoordinir? Jika tidak ada otoritas tunggal, bagaimana sistem ini bisa berjalan?” ujar Khafid, Anggota LF PBNU.

Menurutnya, KHGT hanya bisa diterapkan jika ada kekuatan otoritas global yang mengatur, seperti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang memiliki kewenangan penuh atas sistem kalender Islam saat itu.

“Untuk bisa memperlakukan suatu sistem, itu memerlukan otoritas,” tegasnya.

Dengan perbedaan pendekatan ini, NU dan Muhammadiyah mengambil jalan masing-masing dalam penentuan kalender Islam. NU tetap mempertahankan metode rukyatul hilal berbasis wilayah nasional, sedangkan Muhammadiyah melangkah ke arah penyatuan global melalui KHGT.

Perbedaan ini mencerminkan dinamika ijtihad dalam Islam, dengan kedua organisasi besar ini sama-sama berupaya memberikan panduan terbaik bagi umat dalam menjalankan ibadah.

Sumber Berita: TEMPO.CO

By Redaksi: swaraproletar.id@merahmerdeka