Penulis: Ode Anwar | Redaktur: Kadarsih Lesmana
SUMSEL-Metropolitan-swaraproletar.com– Rumah Proletar Indonesia akan menggelar rapat konsolidasi lintas sektor pada Selasa, 26 Agustus, sebagai langkah strategis menuju aksi demonstrasi besar pada 28 Agustus mendatang. Rapat ini akan melibatkan perwakilan dari sektor buruh, tani, nelayan, perempuan, pemuda, urban, dan inklusif, dengan agenda utama: menyusun kekuatan rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban politik dari DPR RI.
Aksi 28 Agustus dirancang sebagai respons atas memburuknya kinerja DPR RI yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat. Isu tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, pembahasan RUU secara tertutup, dan lambannya pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi pemicu kemarahan publik2.
Namun, menurut Rumah Proletar Indonesia, isu yang lebih krusial dan mendesak untuk diangkat adalah ancaman terhadap demokrasi rakyat dan kedaulatan politik nasional.
Dalam pernyataan internal, koordinator strategis Arianto menyebut tiga titik api yang harus diwaspadai:
Tiga Isu Krusial yang Akan Diangkat:
Pertama: Konsolidasi Oligarki dalam Tubuh DPR RI DPR bukan lagi ruang representasi rakyat, melainkan arena kompromi elit dan korporasi. RUU penting seperti Perampasan Aset dan Reformasi Agraria terus ditunda, sementara regulasi yang menguntungkan pemodal diloloskan secara kilat.
Kedua: Ancaman Intervensi Asing dan Mafia Ekonomi Dugaan keterlibatan mafia minyak asing dan tekanan geopolitik terhadap kebijakan nasional menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan energi dan fiskal Indonesia. DPR dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap infiltrasi ekonomi-politik ini.
Ketiga: Militerisasi Ruang Sipil dan Represi Politik Praktik represif terhadap demonstran, pelajar, dan jurnalis dalam aksi 25 Agustus lalu menunjukkan kemunduran demokrasi. Rumah Proletar Indonesia menilai bahwa DPR telah diam terhadap pelanggaran HAM dan pembungkaman suara rakyat5.
Rapat konsolidasi 26 Agustus akan merumuskan narasi aksi, tuntutan politik, dan strategi visual serta simbolik yang mencerminkan identitas kelas rakyat. Aksi 28 Agustus bukan sekadar protes, tapi deklarasi bahwa rakyat siap mengambil kembali ruang politik yang telah lama dikuasai elit.
“Ini bukan soal DPR saja. Ini soal siapa yang berhak menentukan arah sejarah bangsa. Dan jawabannya: rakyat pekerja,” tegas Arianto.
Sumber berita: : Redaksi swaraproletar.com
Oleh Redaksi: swaraproletar.com @merahmerdeka
