Adik Kepala BNPB ditetapkan tersangka oleh KPK “Korupsi DSP”

Pewarta: Lucky W- proletarNews
Kamis, 15 Okt 2026 08:30 WIB
PG: News/ Hukum-Nasional

Yogyakarta-swaraproletar.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (14/10/2026).

Salah satu tersangka adalah adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan. “Ya, terinformasi seperti itu,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Yogyakarta, Rabu. “Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar dia melanjutkan.

KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Kasubdit pengelolaan bantuan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit (GPS); Tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto Richard Erlangga; dan dua pihak swasta yaitu Gery P dan Syifa NG.

Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh kelima tersangka saat ditanya oleh awak media yang menunggu di depan mobil tahanan. Mereka hanya tertunduk ketika berjalan menuju mobil tahanan KPK.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P Panjaitan menyatakan bahwa BNPB menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada KPK sesuai kewenangannya,” ujar Berton saat dikonfirmasi Rabu.

BNPB juga tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului proses hukum terkait pihak-pihak yang disebut masuk dalam perkara kasus korupsi tersebut. “Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah, sementara fakta-fakta perkara harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku,” ucap Berton. Dari sisi kelembagaan, BNPB berkomitmen untuk menghormati proses hukum dan mendukung penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berton menyebut, hal ini bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. “Kami meyakini bahwa proses hukum harus berjalan secara obyektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” kata dia.

Sumber Berita: kompas.com
Salam Redaksi swaraproletar.com