Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
Kamis, 08/10/’26 | 08.08 WIB
Edisi: Hukum & Konflik
Swaraproletar.com-Jakarta-Perkembangan terbaru pengusutan kasus skandal suap perizinan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, yang menyeret sejumlah pejabat Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Skandal suap yang berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada pertengahan September 2026.
Diketahui, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dengan barang bukti sekitar Rp106 miliar uang tunai.
Para tersangka termasuk unsur pejabat Kementerian ATR/BPN dan pihak swasta/orang dekat pejabat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada hari ini, Rabu (7/10/2026).
Penyidik KPK membutuhkan keterangan Nusron untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret empat orang kepercayaannya ke dalam sel tahanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut.
Ia membenarkan bahwa penyidik menjadwalkan pemanggilan Nusron Wahid pada hari ini untuk mendalami konstruksi perkara.
“Iya betul,” kata Taufik secara singkat saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai jadwal pasti pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026).
Keterangan Dok. Tim penyidik KPK memamerkan tumpukan uang tunai senilai total Rp106,3 miliar yang menjadi barang bukti hasil OTT kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Sumber (Tribun Medan/Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga memastikan tim penyidik telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan sejak pekan lalu.
Setyo meyakini Nusron Wahid sudah menerima surat pemanggilan itu dan mengingatkan sang menteri agar memenuhi kewajiban hukum untuk hadir memberikan keterangan.
“Minggu lalu sudah dikirimkan, artinya saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut, ya, untuk memberikan keterangan,” ujar Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/10/2026).
Keterlibatan 4 Orang Kepercayaan Menteri
KPK memanggil Nusron Wahid menyusul penetapan empat orang kepercayaannya sebagai tersangka utama pemburu rente.
Penyidik KPK menemukan fakta bahwa jaringan ini beroperasi secara sistematis untuk mengepul dana suap dari berbagai pihak swasta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
Keempat orang tersebut meliputi eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Arif Sugiyanto bertindak sebagai pengepul utama yang mengumpulkan uang suap dari Erwin dan Muhammad Fakhry terkait berbagai pengurusan layanan pertanahan pada tingkat daerah hingga kementerian pusat.
Setelah dana haram itu terkumpul, Arif menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Fahd A Rafiq yang bertugas sebagai penampung akhir.
KPK mengungkap praktik kotor ini saat tim satuan tugas menemukan barang bukti uang tunai senilai total Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT).
KPK bahkan menyita uang sekitar Rp31 miliar yang bertumpuk di dalam koper-koper merah di kediaman Arif Sugiyanto.
Selain menerima uang dari perusahaan properti, Erwin juga mengantongi uang pelicin senilai Rp2,1 miliar dari PT Bela Parahiyangan Investindo.
Skandal Suap Perizinan
KPK membongkar skandal korupsi ini setelah menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pengajuan perpanjangan atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah kelolaan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Pihak Summarecon menghadapi hambatan karena ahli waris memblokir penerbitan sertifikat tersebut.
Pihak perusahaan melalui perantara Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi kemudian mendekati Erwin untuk melobi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung agar membuka blokir tanah.
Sontang merespons permintaan itu dengan mematok tarif pelicin sebesar Rp2 miliar.
Namun, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi hanya menyanggupi pembayaran Rp1,5 miliar.
Adrianto lalu menyerahkan uang tersebut kepada Erwin, yang kemudian meneruskan sebagian dana senilai Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe kawasan Jakarta Selatan.
Secara total, KPK telah menjerat dan menahan delapan orang tersangka dalam pusaran kasus ini, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri.
KPK Sebut Nusron Wahid Tak Penuhi Pemeriksaan, Ada Agenda Internal ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tak memenuhi pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan, dalam surat yang disampaikan ke KPK, Nusron tidak memenuhi pemeriksaan karena ada agenda internal di Kementerian ATR/BPN. “Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN,” kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Budi mengatakan, penyidik akan melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang terhadap Nusron Wahid.
“Sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut, apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia. KPK berharap, Nusron Wahid dapat kooperatif dengan memenuhi pemeriksaan saat dilakukan penjadwalan ulang.
Ket Dok, Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK saat Jumpa Pers di Gedung Merah Putih KPKK. Jakarta, Selasa (15/9/2026).
“Tentunya kami berharap, kami mengimbau agar koordinasi dan penjadwalan ulang berikutnya NW bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik,” ucap dia. Sebelumnya, KPK memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Tbk, pada Rabu (7/10/2026). “Benar, hari ini, Rabu (7/10), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap NW selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya,
